Langsa (FASYA) – Forum Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HPI) Indonesia Menggelar Dialog Publik Nasional di IAIN Langsa. Tema dalam Dialog Publik Nasional ini ‘Urgensi Pengesahan RKUHP dan Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia’. Acara berlangsung di Aula Laboratorium Terpadu kampus setempat, Senin (21/3/22)
Adapun yang mengisi materi pada Dialog Publik Nasional ini yakni Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar, ST., BSc., MBA., M.Sc., Anggota Komisi I DPR RI R. Imron Amin, SH., MH., Wakil Walikota Langsa Dr. Marzuki Hamid, MM., Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Timur Irwanda, Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., dan Ketua Alwashliyah Kota Langsa Dr. Muzakir Samidan, MH., M.Pd.
Presiden Forma HPI Indonesia, Muhammad Reza yang juga mahasiswa Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa mengatakan, dialog nasional ini sangat penting kita lakukan, agar melahirkan konsepsi tentang legalitas Hukum Pidana Islam itu sendiri untuk diterapkan di Indonesia. Karena selama ini penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia masih terbatas hanya ada di Aceh, dengan paying Qanun Jinayah yang didasarkan pada keistimewaan Aceh sendiri.
“Kita berharap, kehadiran para tokoh ini akan memberikan bimbingan dan arahan, agar mahasiswa HPI dapat menalarkan konsepsi Hukum Pidana Islam secara benar. Juga melahirkan kemungkinan Hukum Pidana Islam ini diterapkan di Indonesia secara kolektif dalam perspektif islam itu sendiri”. Tutup Reza.
Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri, MA yang hadir pada pembukaan kegiatan dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar oleh mahasiswa IAIN Langsa secara nasional ini bertujuan untuk memperkuat literasi tentang hukum, menambah referensi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
“Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang tugas utamanya mentransfer ilmu pengetahuan, dan salah satu prosesnya yakni melalui organisasi kemahasiswaan yang kali ini tampil dalam membagikan pengetahuan mengenai hukum, khususnya Hukum Pidana Islam,” ujarnya.